Download Produk Hukum
 
 
 
100 Produk Baru di Gudang data
 
Jumlah Data Tersimpan 53 Hmmm banyak belum?

Produk
Tentang
Keterangan
Cit
Down
UU Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian PidanaOneData
-
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi Kuhp 2023 Dan Kuhap 2025OneData
-
B 1192 Tahun 2026 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ekspose Berjenjang dalam Penerapan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Perkara dan Pengendalian Tuntutan Pidana Berdasarkan KUHP 2023 dan KUHAP 2025 pada Masa TransisiOneData
-
Keputusan Jaksa Agung Nomor 342 Tahun 2026 Tentang Pendelegasian Kewenangan Jaksa Agung Untuk Penandatanganan Keputusan Pengangkatan Sementara Bagi Jaksa yang melaksanakan penuntutan perkara tindak pidanaOneData
-
Kepja No 1184 Tahun 2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI 2025 - 2029OneData
-
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor 006 Tahun 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik IndonesiaOneData
-
Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Kejaksaan Republik IndonesiaOneData
-
Pedoman Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Kejaksaan RIOneData
-
Juknis 01 Tahun 2026 Tentang Audit Keuangan dan Audit Penghitungan Kerugian Negara di Lingkungan Kejaksaan RIOneData
-
PP No 45 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Penerimaan PNBP Denda Administratif Bidang KehutananOneData
-
SE Jampidsus 107 Tahun 2026 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dalam Masa Transisi Berlakunya KUHP dan KUHAP BaruOneData
-
SE JAMPIDSUS B-476 Tahun 2026 Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya dan TPPU dengan Berlakunya KUHP 2023, KUHAP 2025 dan Undang-Undang tentang Penyesuaian PidanaOneData
-
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Kode Penomoran Naskah Dinas Di Lingkungan Kejaksaan Republik IndonesiaOneData
-
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia OneData
-
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistle Blowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia OneData
-
Insja No 1 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2026OneData
-
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Kejaksaan Republik IndonesiaOneData
-
SEJAMPIDSUS 2018 B-845 Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang BerkualitasOneData
-
Standarisasi Penerimaan BB Narkotik Tahap 2 - Kejati Sumatera SelatanOneData
-
SEJAMPIDUM 2026 B-545 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengakuan Bersalah sebagaimana dimaksud Pasal 78 KUHAP dalam Masa TransisiKejaksaan
-
Pedoman Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyusunan SOP Administrasi PemerintahanKejaksaan
-
Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilanKejaksaan
-
Kepja Nomor 803 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas KoordinatorKejaksaan
-
Surat Jampidum Optimalisasi Penanganan Judi Online 23 Oktober 2025Kejaksaan
-
Peraturan Jaksa Agung Nomor 014 Tahun 2012 Tentang Kode Perilaku JaksaKejaksaan
-
Peraturan Jaksa Agung Nomor 066 Tahun 2007 Tentang Standar Minimum Profesi jaksaKejaksaan
-
Insja Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Register dan Laporan Elektronik pada Sistem CMS Etilang dan AssetKejaksaan
-
Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana UmumKejaksaan
-
Surat Edaran Menpanrb Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN)MenPANRB
-
Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/jasa PemerintahPresiden
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan BirokrasiMenPANRB
-
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiOneData
-
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang DisabilitasOneData
-
Peraturan Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik IndonesiaKejaksaan
-
Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Kejaksaan atau Pihak yang Berkontribusi Besar Untuk Kemajuan Penegakan HukumKejaksaan
-
Keputusan Jaksa Agung Nomor 255 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik IndonesiaKejaksaan
-
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaOneData
-
Surat Edaran Kementerian PANRB Surat Edaran No 66 Tahun 2022 Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan PublikMenPANRB
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan PublikMenPANRB
-
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik IndonesiaKejaksaan
-
Instruksi Jaksa Agung No: 05/A/JA/11//2019 Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik IndonesiaKejaksaan
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi PemerintahMenPANRB
-
Keputusan Mahkamah Agung Nomor 239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara ElektronikOneData
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAHMenPANRB
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick WinsMenPANRB
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan PublikMenPANRB
-
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);Presiden
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan PublikMenPANRB
-
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);Presiden
UU Nomor 11 Tahun 2021 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);Kejaksaan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar PelayananMenPANRB
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan KepentinganMenPANRB
-
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi PemerintahMenPANRB
-