| Pedoman Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan | Kejaksaan | - | |
| Pedoman Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Akomodasi yang layak dan penanganan perkara yang aksesibel dan inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses peradilan | Kejaksaan | - | |
| Kepja Nomor 803 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Koordinator | Kejaksaan | - | |
| Surat Jampidum Optimalisasi Penanganan Judi Online 23 Oktober 2025 | Kejaksaan | - | |
| Peraturan Jaksa Agung Nomor 014 Tahun 2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa | Kejaksaan | - | |
| Peraturan Jaksa Agung Nomor 066 Tahun 2007 Tentang Standar Minimum Profesi jaksa | Kejaksaan | - | |
| Insja Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Register dan Laporan Elektronik pada Sistem CMS Etilang dan Asset | Kejaksaan | - | |
| Pedoman Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum | Kejaksaan | - | |
| Surat Edaran Menpanrb Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) | MenPANRB | - | |
| Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah | Presiden | - | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi | MenPANRB | - | |
| Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | OneData | - | |
| Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas | OneData | - | |
| Peraturan Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia | Kejaksaan | - | |
| Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Kejaksaan atau Pihak yang Berkontribusi Besar Untuk Kemajuan Penegakan Hukum | Kejaksaan | - | |
| Keputusan Jaksa Agung Nomor 255 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia | Kejaksaan | - | |
| Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | OneData | - | |
| Surat Edaran Kementerian PANRB Surat Edaran No 66 Tahun 2022 Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik | MenPANRB | - | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | MenPANRB | - | |
| Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia | Kejaksaan | - | |
| Instruksi Jaksa Agung No: 05/A/JA/11//2019 Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia | Kejaksaan | - | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah | MenPANRB | - | |
| Keputusan Mahkamah Agung Nomor 239 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik | OneData | - | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaran dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH | MenPANRB | - | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins | MenPANRB | - | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik | MenPANRB | - | |
| Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); | Presiden | | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | MenPANRB | - | |
| Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67); | Presiden | | |
| UU Nomor 11 Tahun 2021 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755); | Kejaksaan | | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan | MenPANRB | - | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan | MenPANRB | - | |
| Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah | MenPANRB | - | |
