| Surat Edaran Menpanrb Nomor 02 Tahun 2023 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) | MenPANRB | - | |
| Perpres Nomor 12 Tahun 2021 | Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah | Presiden | - | |
| Permenpanrb Nomor 7 Tahun 2022 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi | MenPANRB | - | |
| Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 | Pelindungan Data Pribadi | OneData | - | |
| Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 | Penyandang Disabilitas | OneData | - | |
| Peraturan Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2013 | Urusan Dalam di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia | Kejaksaan | - | |
| Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2022 | Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Kejaksaan atau Pihak yang Berkontribusi Besar Untuk Kemajuan Penegakan Hukum | Kejaksaan | - | |
| Kepja Nomor 255 Tahun 2011 | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia | Kejaksaan | - | |
| Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 | Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | OneData | - | |
| Surat Edaran No 66 Tahun 2022 | Surat Edaran MenPAN-RB Penyediaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik | MenPANRB | - | |
| Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2017 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | MenPANRB | - | |
| Peraturan Kejaksaan Nomor 01 Tahun 2022 | Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia | Kejaksaan | - | |
| Isja 005 Tahun 2019 Pembentukan Peraturan Internal Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia | Instruksi Jaksa Agung No: 05/A/JA/11//2019 Pembentukan Peraturan Internal di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia | Kejaksaan | - | |
| Permenpanrb Nomor 90 Tahun 2021 | Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah | MenPANRB | - | |
| Kma No 239 Tahun 2022 | Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik | OneData | - | |
| Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 | NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH | MenPANRB | - | |
| Permenpan 13 Tahun 2011 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins | MenPANRB | - | |
| Permenpan 30 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik | MenPANRB | - | |
| Perpres Nomor 95 Tahun 2018 | Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); | Presiden | | |
| Permenpan Nomor 16 Tahun 2017 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | MenPANRB | - | |
| Perpres Nomor 15 Tahun 2021 | Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67); | Presiden | | |
| Uu Nomor 11 Tahun 2021 | Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755); | Kejaksaan | | |
| Permenpan 15 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Standar Pelayanan | MenPANRB | - | |
| Permenpan Nomor 37 Tahun 2012 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan | MenPANRB | - | |
| Permenpan Nomor 27 Tahun 2014 | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah | MenPANRB | - | |
