Analisis Komparasi Sampel Berpasangan atau Berkorelasi
 

Tema Kerja Kejaksaan RI : Kejaksaan Yang Profeisonal dan Berintegritas Dalam Rangka Mendorong Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan

 
No
RB Tematik 2023
Arahan Presiden Jokowi untuk Kepala Daerah Tahun 2023 pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023
7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023
RKP 2023 RKP 2023

5 Prioritas Kerja Presiden 2019 - 2024

1

 

 Jaga stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024 Jaga netralitas personil dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan.    
2

 

Percepatan Prioritas Aktual Presiden

•  Fokus turunkan stunting.

•  Pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri.

 Wujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

PN 6 Membangun Lingkungan Hidup: Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

•  Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastuktur Interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, industri kecil, kawasan ekonomi, khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.

•  APBN yang fokus dan tepat sasaran - APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

3

Digitalisasi pelayanan (Digitalisasi Administrasi Pemerintah) Terciptanya birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan rakyat, berbasis struktur digital, budaya digital, dan kompetensi digital pada birokrasi

Mewujudkan Pelayanan Publik yang semakin terdigalisasi dan terintergrasi

Turunkan kemiskinan ekstrem sampai target 0% pada 2024. Hadirkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan Hati Nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

•  PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

•  PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,

•  Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Menjamin kesehatan Ibu hamil dan anak usia sekolah; Meningkatkan kualitas pendidikan dan manajemen talenta.

•  Reformasi Birokrasi - Kecepatan melayani dan memberi izin; - Menghapus pola pikir linier, monoton dan terjebak di zona nyaman; - Adaptif produktif, inovatif dan kompetitif.

4
 Peningkatan investasi Perhatikan investasi. Jangan ada izin yang berbulan-bulan Percepat penyelesaian pengembangan organisasi serta tugas fungsi institusi yang menjadi amanat dari Undang-Undang Kejaksaan.

PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

 

•  Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja - Memangkas hambatan investasi.

5
 Pengentasan kemiskinan Kendalikan inflasi. Pantau langsung harga di lapangan. Hati-hati mengatur tarif (PDAM, angkutan umum). Bentuk kesatuan pola analis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara. (efek penanggulangan tindak pidana)    
6
  

•  Kabupaten/Kota harus mulai mendesain kotanya dengan baik sehingga memiliki diferensiasi dan memaksimalkan potensi daerah.

•  Jamin kebebasan beragama. Jangan sampai konstitusi kalah oleh kesepakatan.

Kaji dan susun langkah-langkah strategis pasca perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun undang-undang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi. (Fungsi publik Kejaksaan) PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.  
7
     Memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara. (PNBP, PSP dst) PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar  
 
Update 25 Januari 2023